Tegal Kurusetra dan Perdagangan Bebas

(1)

bimaPertemuan WTO di Bali telah melahirkan Bali Package, menandai era baru Perdagangan Bebas yang semakin inklusif –dengan semakin teknisnya format liberalisasi yang ada. Paket Bali meliputi fasilitasi perdagangan dan kesepakatan-kesepakatan di bidang pertanian. Pemutusan hambatan tariff dan biaya perdagangan, seperti biasa, disepakati. Mereka juga, kabarnya, meng-address, masalah keamanan pangan dalam perdagangan bebas.

Persoalannya, apa yang ada di balik kesepakatan-kesepakatan itu? Bagaimana para penstudi Hubungan Internasional meng-address masalah ini? Mungkin ada baiknya kita ambil jalan memutar dengan menggunakan metafor lakon pewayangan yang mungkin sering kita lihat di pementasan kampung atau orang mantenan.

(2)

Dalam lakon pewayangan Bharatayuda, yang diadaptasi oleh orang-orang Jawa dari wiracarita Mahabharata, kita akan menemui kisah yang menarik.

Perang Bharatayuda yang berlangsung di tegal Kurusetra pada dasarnya adalah peperangan antara lima orang Pandawa, beserta sekutu-sekutunya, melawan seratus orang Kurawa dan para sekutunya. Bharatayuda menggelar penyebabnya: suatu ketika, Pandu (ayah para Pandawa) membawa tiga orang wanita ke Kerajaan Astina: Kunti, Gendari, dan Madrim. Kunti dinikahi oleh Pandu dan melahirkan lima orang Pandawa; sementara Gendari diberikan ke kakak Pandu, Pangeran Drestarastra, membuatnya sakit hati.

Bibit sakit hati itulah yang diwariskan ke anak-anaknya (yang jumlahnya 100 orang) dan membentuk faksi Kurawa –mereka yang bermusuhan dengan Pandawa.

Singkat kata, silang sengketa antara Pandawa dan Kurawa makin menjadi-jadi, dan membelah mereka menjadi dua kekuatan yang saling bersengketa. Pandawa menginginkan hak-hak mereka atas Kerajaan Amarta yang dirampas oleh para Kurawa setelah pengasingan Wirata selama 12 tahun. Puntadewa meminta 5 desa saja dari Kerajaan Amarta. Sementara Kurawa merasa takut Pandawa akan merebut kekuasaannya di Hastina. Tak ada jalan lain kecuali perang.

Akhirnya, di Tegal Kurusetra, pecah pertempuran Baratayuda. Namun, tokoh utamanya bukanlah para Pandawa atau Kurawa, atau sekutunya, tetapi satu orang yang bernama Sri Kresna.

Kresna adalah mastermind dari konflik yang kemudian mengemuka di Tegal Kurusetra. Ia menjadi penasehat utama Para Pandawa, mengatur siapa yang harus mati dan siapa yang harus turun ke medan perang. Ia punya tujuan sendiri. Ia mengorbankan Gatotkaca, salah satu Senopati terbaik Pandawa, dengan memaksanya turun bertanding melawan Adipati Karna, saudara tiri Pandawa yang memihak Kurawa. Tujuannya sederhana: agar Karna menggunakan pusakanya kepada Gatotkaca dan, dengan demikian, mencegah ia membunuh Arjuna. Dan Gatotkaca menjadi semacam tameng untuk melindungi para Pandawa, sekaligus memberikan kesempatan pada Arjuna untuk membunuh saudaranya yang menjadi pemimpin para Kurawa itu.

Kresna, atau di sisi lain, Gendari dan Sengkuni-lah yang menjadi pelaku utama di tegal Kurusetra. Di setiap peperangan, mereka selalu ada.

Di akhir cerita, Pandawa-lah yang menang. Duryodana (pemimpin Kurawa) kalah dalam pertandingan Gada melawan Bima. Tapi cerita tidak berakhir sampai di sini. Setelah peperangan, Aswatama dan beberapa orang senopati Kurawa menerobos masuk ke Keraton Astina, membunuh beberapa senopati perang Pandawa, kendati akhirnya mati juga.

Satu hal bisa kita pelajari dari Bharatayuda: peperangan tidak pernah berakhir di medan perang.

(3)

Apa yang bisa dipetik dari Bharatayuda ini? Setidaknya, lakon Bharatayuda memberikan metafor yang penting untuk melihat fenomena politik global yang ditampilkan dalam pertemuan WTO di Bali kemaren.

Gagasan mengenai WTO, pada hakikatnya, adalah gagasan sentral yang dianut oleh kaum libertarian kanan (Sugiono, 1999). Gagasan ini tipikal: menurut mereka, pasar punya otoritas moral untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, dan oleh karenanya tidak boleh diganggu oleh kekuasaan negara. Karena pasar adalah sandaran moral, maka aktivitas manusia harus berjalan seiring dengan mekanisme pasar yang tumbuh secara alamiah.

Gagasan tentang pasar sebagai basis moral manusia ini secara metaforis bisa kita lambangkan dengan tegal Kurusetra. Diskursus ekonomi politik libertarian tentang ‘kedaulatan pasar’ sebetulnya bukanlah logika yang baru. Dalam modus produksi feudal, gagasan tentang ‘kedaulatan pasar’ ini adalah ‘kedaulatan para tuan tanah’. Takkan ada pasar tanpa ada produksi. Pertanyaan yang harus diajukan sebelum bicara soal perdagangan bebas adalah: siapa yang melakukan produksi?

Dalam modus produksi kapitalisme, produksi dilaksanakan oleh para buruh, yang menggunakan teknologi (kapital konstan) dan mengakumulasikannya secara terus-menerus. Untuk memperoleh keuntungan, mereka harus mempertukarkannya di pasar. Namun, sebagaimana diingatkan oleh Marx, kapitalisme bukanlah satu-satunya modus produksi yang berkembang di masyarakat. Ia bertransformasi dari sebelumnya, yang kita kenal dengan feodalisme.

Dalam modus produksi feodalisme, produksi dilakukan oleh para petani yang dikendalikan oleh para tuan tanah, yang dalam tradisi nusantara, tak lain ialah Raja-Raja dan para adipatinya. Para raja ini mengakumulasikan kepentingannya melalui perang dan penaklukan sehingga ia bisa mendapatkan upeti yang lebih besar dari rakyat di daerah lain.

Sehingga, gagasan tentang ‘kedaulatan pasar’ dalam skema perdagangan bebas, sebetulnya adalah transformasi dari penaklukan yang dilakukan oleh satu negara ke negara lain untuk mendapatkan upeti. Itulah sebabnya, kita bisa melihat bahwa WTO –arena negosiasi dalam skema perdagangan bebas— tak ubahnya tegal kurusetra. Siapa yang bisa menguasai pertarungan, dia yang menang.

Dalam tegal Kurusetra, kita bisa memilih lakon. Ada yang menjadi mastermind seperti Sengkuni, Gendari, atau Kresna. Ada intelektual macam Pandita Durna atau Resi Bisma. Bisa pula menjadi adipati seperti Karna atau Bima. Atau menjadi sais seperti Prabu Salya. Kresna kadang-kadang juga memerankan diri sebagai sais. Dan bisa pula menjadi politisi seperti Puntadewa atau Duryodana. Kalau kekuatan biasa-biasa saja, bisa pula menjadi para penggembira: Semar, Petruk, Gareng, atau Bagong –para Punokawan.

Di medan WTO, peran ini banyak dimainkan. Di luar forum sidang, selepas Bali ini, Kita akan melihat parade intelektual yang kampanye pro maupun anti perdagangan bebas (semisal JERK atau mahasiswa-mahasiswa S2 yang diajar oleh WTO), menteri-menteri yang memerankan Duryodana dan Puntadewa, birokrat pro dan WTO yang seperti sais, dan lain sebagainya. Karena WTO adalah tegal Kurusetra, kita akan melihat polarisasi semacam ini. seberapapun absurd bahasa yang digunakan, pada akhirnya kita akan memilih, peran apa yang dilakukan. Paling banter, banyak di antara kita (even mahasiswa HI) yang memilih menjadi para Punokawan: sekadar menggembirakan agar masalah perang ini tak seserius aslinya.

Tapi ada satu hal yang kurang. Apapun yang terjadi, tegal WTO ini bukan dimainkan oleh para diplomat atau intelektual itu. Ada Sri Kresna dan Sengkuni yang senantiasa memicu peperangan, memainkan pion-pionnya. Advokasi kita soal WTO ini terkadang berhenti pada argument soal siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Tapi siapa pemain besarnya, itu jadi tanda tanya.

Dan pemain besar itu bisa jadi sebetulnya adalah sais kereta, kadang-kadang bisa juga pemain di medan perang. Inilah yang (mungkin) disebut Foucault bahwa kekuasaan itu menyebar, bisa di mana saja. Tapi modusnya satu. Inilah yang perlu diwaspadai. Kita mungkin bertanya-tanya, jangan-jangan mereka yang hadir di sidang WTO bukanlah mereka yang mengatur jalannya persidangan. Mereka hanyalah pion dari orang lain yang lebih berkepentingan.

(4)

Tapi Bharatayuda ini juga menyisakan pertanyaan: apakah untuk mengetahui ‘Kresna’ dan ‘Sengkuni’ harus mengorbankan banyak orang? Adakah cara untuk mengetahui mereka?

Pelajaran yang diambil dari Bharatayuda adalah bahwa perang itu mahal dan menimbulkan korban. Bharatayuda adalah resultant jika para intelektual gagal memahami persoalan utama dan akhirnya harus saling menghabisi tanpa kenal siapa yang sebenarnya sedang mengendalikan situasi. Positivisme yang ada dalam studi HI memberikan perangkat yang sangat baik untuk saling menghabisi. Akhirnya, para penstudi HI sendiri, harus diakui, kebingungan untuk memberikan penjelasan yang adequate untuk menjelaskan: (1) darimana asal-usul realitas; (2) bagaimana realitas itu sebenarnya berjalan di dunia ini.

Positivisme yang dianut oleh orang-orang liberal melihat bahwa masalah ekonomi bisa dipecahkan via kerjasama yang baik, sehingga melahirkan interdependensi(kesalingtergantungan). Namun, persoalan interdependensi itu harus dikritik: apakah ia alamiah atau justru historically constructed? Orang-orang percaya bahwa perdagangan bebas akan melahirkan interdependensi, tetapi mereka lupa bahwa perdagangan bebas itu punya asal-usul. Ia punya trah yang memungkinkan gagasan tentang perdagangan bebas itu ada saat ini. dengan demikian, WTO adalah sesuatu yang terbentuk secara historis dan harus dilacak bagaimana ia bisa muncul menjadi gagasan yang men-drive para pemimpin politik di Bali saat ini.

Tugas itulah yang semestinya dipikirkan bersama-sama oleh kita yang belajar Hubungan Internasional. Kalau hanya menghapal mekanisme dan cara kerja yang ada di tubuh WTO,yah, mungkin cukup mendownload publikasi terbitan WTO, tanpa perlu capek-capek belajar HI di kampus.

Dan dengan demikian kita bisa memahami bahwa belajar HI sama asyiknya dengan menonton lakon pewayangan di kampung.

Wallahu a’lam bil shawwab.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s