Titik Balik Gerakan Islam

ImageSudah lebih tiga bulan berjalan sejak Muhammad Morsy dipaksa untuk turun jabatannya sebagai Presiden oleh Militer Mesir. Dalam kurun waktu tersebut, publik internasional telah menyaksikan pertumpahan darah dan krisis demokrasi yang berkepanjangan antara dua kubu besar: pendukung Morsy yang notabene berasal dari simpatisan gerakan Islam, serta pendukung kudeta militer.

Jatuhnya Morsy menandai sebuah ‘titik balik’ dalam pentas politik Timur Tengah. Menyusul Morsy, terjadi dorongan besar-besaran di beberapa negara Timur Tengah untuk melakukan perubahan politik. Hal ini setidaknya terjadi di Tunisia, di mana Partai An-Nahdha pimpinan Rachid Ghannouchi juga dituntut mundur oleh kelompok oposisi. Walaupun, kondisinya sedikit berbeda dari Mesir –kelompok Islamis mundur secara sukarela setelah berbulan-bulan didera oleh demonstrasi dari oposisi.

Berbagai Catatan

Sesungguhnya, ada pilihan berat yang diambil oleh gerakan-gerakan Islam yang mengambil garis perjuangan Ikhwanul Muslimin: harus berkiprah dalam pentas demokrasi. Pilihan ini memang tidak mudah. Di Timur Tengah, setidaknya, ada tiga hal utama yang harus dihadapi: militer yang tidak professional, kapitalisme yang oligarkis, dan intervensi Amerika Serikat.

Kembalinya militer dalam politik adalah cermin dari rapuhnya infrastruktur demokrasi di Timur Tengah, khususnya Mesir. Analisis Alfred Stepan dan Juan J. Linz (2013) melihat bahwa struktur militer yang tidak professional–yang didukung oleh political discontent yang mewarnai Mesir dalam satu tahun terakhir –menyebabkan sangat rawannya proses demokratisasi terganggu. Analisis ini kemudian menjadi kenyataan ketika kudeta terjadi di bulan Juni 2013.

Dalam kasus Mesir, pemerintah baru gagal melakukan profesionalisasi militer dan bernasib naas. Pada dasarnya, Morsy memiliki banyak kesempatan untuk menata ulang struktur kelembagaan melalui penempatan militer di bawah komando sipil, tetapi yang dilakukannya di tahun 2012 (melalui Dekrit) justru melakukan repolitisasi keamanan dan akhirnya berujung pada demonstrasi besar-besaran dari warganya.

Sementara itu, dalam menghadapi perubahan ekonomi di Mesir (dan Tunisia), Ikhwanul Muslimin sebenarnya sudah memiliki strategi yang cukup jitu: menguasai struktur modal. Sebagaimana kajian Muhammad Zahid (2010), Ikhwanul Muslimin tampil sebagai kekuatan ekonomi yang kuat di Mesir sejak Anwar Sadat membuka keran liberalisasi (infitah).

Konsekuensinya, arus modal berhasil dikuasai oleh Ikhwan yang segera melakukan ekspansi ke luar negeri. Namun, keberhasilan menguasai basis modal ini terhalang oleh struktur oligarki di dalam negeri sehingga keberhasilan ekonomi tidak serta merta diikuti oleh keberhasilan politik. Walaupun memiliki basis pengusaha yang kuat, Ikhwan tidak bisa keluar dari kutukan sebagai ‘borjuis kecil’ karena struktur produksi tetap dikuasai oleh oligarki Mubarak.

Sementara itu, di Tunisia, walaupun militer tidak ambil peran signifikan, Ghannouchi dan An-Nahdha gagal membangun kelembagaan demokrasi yang baik dengan mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik yang saling berseteru. Kendati An-Nahdha punya legitimasi elektoral, ia gagal membangun wadah artikulasi yang memungkinkan oposisi beroperasi secara demokratis. Inilah yang membuat ia harus menerima konsekuensi pahit: dijatuhkan oleh massa melalui demonstrasi yang semakin marak.

Implikasi bagi Gerakan Islam

Berbagai macam kegagalan tersebut tentu saja menjadi refleksi bahwa mengubah struktur politik ‘tak semudah membalikkan telapak tangan’. Pertanyaan pentingnya, apakah kegagalan Mesir dan Tunisia ini berarti ‘akhir’ dari gerakan Islam? Tentu saja, gerakan Islam di Timur Tengah masih bisa beroperasi. Tetapi saya melihat ada dua catatan penting yang bisa diambil dari kasus Timur Tengah saat ini.

Pertama, pengalaman Mesir dan Tunisia mengajarkan pada gerakan Islam bahwa kekuatan massa saja tidak cukup untuk mengubah realitas politik. Benar bahwa untuk memenangkan Pemilu, diperlukan massa, namun untuk mengelola negara, gerakan Islam harus mampu memahami kebutuhan negara secara utuh. Oleh sebab itu, gerakan Islam memerlukan intelektual-intelektual yang siap digunakan untuk membangun negara setelah memenangi pemilu.

Kedua, jatuhnya Mesir dan Tunisia menunjukkan bahwa untuk mentransformasi negara melalui pentas demokrasi, gerakan Islam harus mengubah konsepsi-konsepsi mereka yang paling mendasar tentang ‘negara’. Artinya, jika ingin berkontestasi melalui proses demokrasi, gerakan Islam harus memahami bahwa pelembagaan demokrasi menjadi poin yang sangat krusial. Dan ini membutuhkan konsepsi yang lebih moderat tentang ‘negara Islam’.

Selama ini, diskursus tentang ‘negara Islam’ yang dipahami oleh mayoritas gerakan Islam sangat diwarnai oleh diskursus tentang ‘negara hukum’ yang bersifat tekstual. Padahal, ada diskursus lain tentang ‘negara Islam’, semisal yang dikerangkai oleh Ibn Khaldun, yang melihat ‘negara’ tidak sebagai manifestasi hukum tetapi perkembangan historis masyarakat yang bertransformasi menjadi kekuatan negara.

Maka dari itu, penting bagi gerakan Islam untuk beranjak dari diskursus negara Islam yang bersifat legalistik menjadi sosiologis. Dalam konteks demokratisasi, gerakan Islam mesti memahami bahwa ada kekuatan lain yang harus diakomodasi. Inilah pentingnya menggunakan logika Gramscian tentang ‘hegemoni’, yaitu manifestasi kekuasaan melalui kepemimpinan moral dan intelektual, bukan hukum.

Artinya, dengan demikian, untuk mentransformasi negara dalam kerangka politik demokratis, gerakan Islam harus terlebih dulu mentransformasi dirinya. Ini penting sebab keputusan untuk bertarung dalam pentas demokratisasi membutuhkan kesiapan untuk mendialogkan kepentingan diri mereka sendiri dengan kepentingan orang lain.

Pada dasarnya, di beberapa negara, gerakan-gerakan Islam sudah memiliki kelompok-kelompok progresif dan moderat yang tumbuh dari dalam diri mereka sendiri. Sebagai contoh, ada kelompok moderat seperti Abdul Mun’im Abul Futuh atau Essam al-Erian di Mesir, Umar Ghul di Aljazair, Recep Erdogan di Turki yang memiliki visi moderat. Namun, di Mesir dan Aljazair, kelompok ini kehilangan momentum hanya karena konflik dengan kubu yang lebih konservatif.

Oleh sebab itu, bagi gerakan Islam, kasus Mesir dan Tunisia mestinya bisa menjadi sebuah introspeksi: untuk memimpin negara, gerakan-gerakan Islam harus terlebih dulu ‘menjadi moderat’ sehingga memungkinkan gerakan untuk dapat masuk dalam ruang-ruang demokratisasi. Dan proses ini takkan bisa dicapai tanpa kehadiran para intelektual yang juga moderat dan progresif.

Bagi gerakan Islam Indonesia, hal ini bisa dibaca sebagai sebuah seruan: logika status-quo mesti dilampaui. Gerakan Islam di Indonesia harus punya ‘intelektual organik’ yang keluar dari doktrin dan membawa perubahan cara berpikir. Dan dengan demikian, kita akan dengan bangga mengatakan bahwa kejatuhan Mesir bukanlah ‘akhir sejarah’ bagi gerakan Islam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s