Gerakan Indonesia Membaca (Tanpa Buku)?

ImagePada gelaran Mukernas KAMMI sepekan silam, ada satu acara yang ‘disisipkan’ di sela-sela acara: Deklarasi Gerakan Indonesia Membaca. Diinisiasi oleh Anggota MPP KAMMI dan dideklarasikan oleh Gubernur Jawa Barat bersama Ketua Umum PP KAMMI, acara ini digelar di Gedung Merdeka, Bandung, tempat Konferensi Asia Afrika dulu dilaksanakan.

Sekilas, acara ini berlangsung cukup seru. Tapi ada satu hal menarik yang bisa ditarik oleh para peserta: acara ini tak lebih dari sekadar deklarasi politik. Tidak ada buku yang dibedah atau dijual di sini. Alih-alih mendapatkan galeri buku dengan tema menarik, peserta justru disuguhi oleh rangkaian pidato dan penandatanganan spanduk, lalu ditutup dengan peniupan terompet. Persis seperti seremonial kenegaraan yang sering dilakukan ketika 17 Agustus.

Apa yang salah? Barangkali, orang-orang yang lama menggeluti dunia tulis-menulis, riset, atau perbukuan akan bertanya jika berhadapan dengan fenomena semacam itu. Gerakan Indonesia Membaca, sebagai program gubernuran, tentu tak ada yang salah. Sah-sah saja acara demikian digelar. Apalagi jika diiringi dengan proyek bagi-bagi buku ke pedesaan dan tempat publik (mungkin semacam blusukan sambil bawa buku).

Tapi tentu kita akan bertanya: buku apa yang mau dibaca? Seberapa berkualitas buku yang akan dibaca oleh rakyat banyak? Mau tidak mau, sebelum kampanye orang-orang Indonesia buat membaca, kita harus bicara terlebih dulu soal kualitas dan persebaran buku-buku yang kita baca.

Syahdan, beberapa tahun silam, para editor dan penerbit buku di Yogyakarta pernah mengeluh: para pekerja buku semacam tidak diwongke. Mulai dari soal harga baku percetakan hingga persoalan klise –kesejahteraan. Bisa jadi, menjadi seorang editor atau penulis (apalagi penulis pemula) bak berjalan di tanah yang penuh onak dan duri. Penuh dengan pengorbanan dan ketidakpastian.

Kita bisa melihatnya dari satu tes sederhana: Jika anda pernah punya naskah dan ingin menerbitkannya (di penerbit), penerbit pasti akan bertanya: buku ini siapa yang baca? Atau, dengan kata lain, pasar-nya ada atau tidak? Rupanya, untuk menjadi seorang penulis, kita terlebih dulu harus masuk pada dunia kapitalisme yang mengukur segala sesuatunya dengan pasar.

Persoalan ini mungkin sepele (bagi para peserta deklarasi Indonesia Membaca), tapi tidak bagi para penulis. Pertama, para penulis dituntut untuk semakin komersil dan mengikuti selera pasar. Kalau tidak, jangan harap tulisannya terbit. Alhasil, kita mendapati di pasar buku-buku yang isinya sebenarnya jauh dari kata memuaskan, tapi laku di pasar karena judul yang bombastis dan cover yang sangat wah! Kita menjadi pembaca yang tidak lagi kritis dan memperhatikan isi. Sementara banyak para penulis yang tidak bermodal seni menulis yang baik tetapi tampilan yang memukau.

Kedua, karena penulis kita semakin komersil dan dunia tulis-menulis kita dihadapkan pada kepentingan pasar, tulisan berkualitas yang hadir di hadapan kita menjadi sangat minim. Riset-riset dari para peneliti kita jarang nongol di rak buku terbaru, apatah lagi rakbestseller. Kalaupun ada, harganya bisa jadi melangit. Dengan demikian, tidak banyak buku yang menyajikan pengetahuan yang mendalam dan baru di hadapan pembaca. Padahal, banyak yang bilang (seperti kata Ahmad Heryawan juga waktu deklarasi) –buku adalah jendela pengetahuan! Apalagi yang kita harap datang dari sebuah buku jika bukan pengetahuan (dalam beragam bentuknya)? Ini konsekuensi yang harus kita hadapi dari popularisasi dunia perbukuan kita.

Ketiga, dan ini yang penting, karena penulis kita semakin komersil, harga buku pun semakin tidak terjangkau oleh rakyat miskin. Yang fatal adalah konsekuensinya: buku tidak lagi menjadi akrab masyarakat kita. Persoalannya tentu kompleks. Mulai dari sekolah yang membuat buku sebagai momok bukan teman bermain bagi anak-anak, harga buku yang membuat orang miskin tidak berminat membelinya, ormas fanatik yang membakar buku-buku kiri, hingga ujungnya adalah kantor pemerintah yang tidak menjadikan buku sebagai referensi membuat kebijakan.

Saya mengapresiasi saja semangat kawan-kawan Indonesia Membaca untuk membagi buku ke desa-desa, tapi tentu saja ini tidak cukup. Kita mungkin akan bertanya, apa guna membagi buku jika minat membaca masyarakat kita rendah? Apa guna membagi buku jika rakyat sendiri tidak diperkenalkan dengan buku dan tidak menjadikan buku sebagai bagian penting dari hidup mereka?

Artinya, kita perlu mengembalikan semangat ‘Gerakan Indonesia Membaca’ pada substansinya yang benar. Indonesia Membaca sejatinya bukanlah gerakan hiruk-pikuk di keramaian yang diselingi oleh deklarasi atau tiup terompet, melainkan gerakan yangseharusnya mengembalikan kualitas baca-membaca dari hulu sampai ke hilir. Dari hulu, berarti kita bicara soal produksi buku (dunia tulis-menulis) dan di hilir, kita bicara soal kualitas membaca masyarakat kita, beserta penghargaan terhadap para penulis, peneliti, penerjemah, editor, hingga para penjual buku.

Di sinilah mestinya kita mendudukkan orang seperti Ahmad Heryawan –yang notabene ada di pemerintahan— dalam konteks ‘Gerakan Indonesia Membaca’. Jika ingin menjadikan ‘Indonesia Membaca’ secara lebih serius, dengan melibatkan pemerintah, maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan:

Pertama, mulai menghargai para pekerja perbukuan dan tulis-menulis, minimal dengan mengalokasikan sedikit uang untuk kesejahteraan mereka. Atau, dengan membeli buku-buku mereka dan menjadikan buku sebagai referensi pengambilan keputusan. Artinya, tidak perlu ada studi banding. Cukup ambil buku dan bedah bukunya di khalayak ramai, lalu ekstrak hasilnya dan jadikan referensi untuk mengambil kebijakan. Hal ini bisa dilakukan oleh pemerintah ke depan.

Kedua, menyubsidi penerbit sehingga buku yang dijual tidak begitu mahal dan terjangkau oleh masyarakat. Sehingga, kesejahteraan para penulis buku pun bisa lebih baik. Selama ini, saya tidak banyak melihat ada item yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan penulis buku atau pembelian buku di Pemda/Kementerian, padahal hal ini penting guna reproduksi pengetahuan di negeri ini.

Ketiga, menjadikan ‘buku’ sebagai teman akrab bagi para siswa di sekolah, mahasiswa, dosen, hingga pegawai kantoran. Hal ini bisa dilakukan dengan, misalnya, memperbaiki kualitas perpustakaan baik di sekolah, kampus, maupun kantor-kantor pemerintah kita. Saat ini, seperti kritik banyak orang, perpustakaan seperti ruang pinggiran dengan buku-buku yang berdebu. Hal ini sangat ironis bagi negara yang punya manusia banyak seperti Indonesia.

Banyak hal lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Jika Ahmad Heryawan serius ingin maju jadi calon presiden (katanya) hal-hal semacam ini wajib diperhatikan. Jika tidak, maka deklarasi tinggallah deklarasi. Dan Indonesia Membaca bisa jadi hanyai ‘ritual’ yang habis ketika doa selesai dibacakan. Lalu kita mungkin masih akan bertanya: masihkah mungkin Indonesia Membaca tanpa buku-buku berkualitas?

Wallahu a’lam bish shawwab.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s