Paradoks Gerakan Mahasiswa

Masih relevankah gerakan mahasiswa setelah reformasi menapaki usianya yang kelima belas? Memasuki tahun 2014, pertanyaan tersebut semakin penting untuk dijawab dan direfleksi bersama oleh para aktivis mahasiswa.

Selama lima tahun terakhir, ada satu catatan besar yang menurut saya perlu dievaluasi dari gerakan mahasiswa saat ini: tidak adanya wacana besar yang mengikat dan mempersatukan perjuangan gerakan mahasiswa.

Menegakkan Hak atas Tanah

Apa artinya menjadi petani di era gadget dan smartphone? Bagi para petani lahan pantai di Kulon Progo, ‘bertani’ artinya hidup atau mati. Bertanam cabai di pesisir pantai selatan laut Jawa, mereka harus bertarung menghadapi perusahaan tambang pasir besi yang juga berminat menggarap lahan pantai tersebut.

Tentu saja, upaya para petani untuk mempertahankan lahannya tersebut harus berhadapan dengan kuatnya modal para penambang yang difasilitasi oleh aparatur negara.

Kondisi yang sama akan kita temui di berbagai daerah di Indonesia. Dua tahun silam, Para petani di Mesuji, Lampung Utara, harus menghadapi hal serupa ketika berhadapan dengan korporasi dan negara. Para warga yang mendiami lahan sawit yang sudah dikapling oleh perusahaan, harus diusir ketika ternyata lahan tersebut akan ‘digarap’ oleh perusahaan.

Korupsi Para Begawan

Berita Koran Tempo (3/6) yang melaporkan temuan Inspektorat atas dugaan Korupsi di Kementerian Pendidikan & Kebudayaan menarik untuk diulas. Berdasarkan laporan Inspektorat, ada intervensi pejabat Kementerian dalam beberapa proyek EO yang dimenangkan oleh perusahaan yang berafiliasi dengan yayasan milik Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Dari kasus-kasus korupsi lain, kasus ini terbilang “tidak biasa”. Kasus ini terjadi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang seyogianya menjadi ‘benteng moral’ perlawanan terhadap korupsi (kampus). Tidak hanya itu, kasus ini juga menyeret Wakil Menteri yang notabene adalah seorang cendekiawan kampus, terlepas dari jabatannya sekarang di pemerintahan.