Teori Politik Internasional (1): Dua Tesis Skeptisisme Moral

Mari kita mulai diskusi mengenai skeptisisme moral ini dengan membahas sebuah film tentang Yunani kuno: 300.

ImageFilm 300 berkisah tentang Leonidas, seorang raja Sparta yang menghadang puluhan ribu prajurit Persia hanya dengan 300 prajurit. Kisah ini bermula dari kedatangan rombongan “duta besar” Persia yang menawarkan penaklukkan. Leonidas yang menyambut duta besar itu menjawab dengan penolakan yang keras: sang duta besar dibunuh dan ia segera mempersiapkan perlawanan dengan memilih 300 prajurit. Ke-300 prajurit itu menghadang aneksasi Persia tersebut di “Gerbang Panas” Yunani atau Thermopylae.

Singkat kata, terjadilah pertempuran yang sengit. Leonidas bersama 300 prajuritnya melawan dengan sengit. Di Sparta, terjadi perdebatan din kalangan Senat apakah akan mengirim armada tambahan atau tidak. Perdebatan berakhir nihil. Leonidas akhirnya terkepung oleh pasukan Persia, dan terbunuh dalam pertempuran pamungkas setelah melukai Xerxes, raja Persia yang hadir dalam pertempuran.

Hubungan antarbangsa dalam film-film yang berlatar Yunani kuno banyak menampilkan potret skeptisisme moral: ketidakpercayaan terhadap moralitas sebagai alat untuk mengendalikan hubungan internasional. Film-film tersebut berlatar fiktif maupun fakta. Kita bisa melihat, di antaranya, peperangan antara Yunani dengan Troya (“Troy”), Sparta dengan Persia (300), Yunani dengan Persia (“Alexander”), atau prajurit-prajurit Argos dengan para dewa (“Clash of Titans”).

Imaji hubungan antarbangsa yang ditampilkan adalah film 300 itu, atau dalam sastra Yunani kuno yang sejenis, jelas adalah imaji yang “anarkis”, di mana tidak ada sesuatu yang bisa menahan kehendak manusia untuk berperang atau menguasai bangsa-bangsa lain.

Fear Mights Power

Imaji tersebut mengingatkan kita  pada satu fenomena yang perlu kita perbincangkan di sini: ketidakpercayaan terhadap moralitas dalam hubungan antarbangsa yang hingga kini masih terjadi dalam tata politik internasional.

Dalam sejarah Hubungan Internasional kontemporer, kita akan melihat cara pandang serupa. Selama bertahun-tahun, Hubungan Internasional menyajikan imaji tentang politik yang anarki, di mana tata politik internasional diatur oleh pergulatan kekuasaan, peperangan, hingga aneksasi suatu bangsa ke bangsa yang lain. Cara pandang yang melihat Hubungan Internasional sebagai struktur yang anarki ini kita kenal dengan “realisme”.

Kita akan mengenal beberapa pemikir, di antaranya Hans J. Morgenthau (“Politics Among Nations”, 1956), EH. Carr, sampai varian-varian turunannya: neo-realisme Kenneth Waltz (“Theories of International Politics”), Samuel Huntington (“Clash of Civilizations”, 1996) atau otonomisme Antonio Negri dan Michael Hardt (“Empire”, 2000).

Realisme memandang internasional sebagai arena perebutan kekuasaan (Morgenthau, 1956). Secara epistemologis, pemikiran ini dapat dilacak dari pandangan bahwa pertarungan untuk mendapatkan kekuasaan berakar dari ketakutan (fear) yang secara simultan melahirkan kehendak untuk mendapatkan kekuasaan, dan bahwa perdamaian antarbangsa tidak dapat dicapai hanya dengan argumentasi moral.

Kondisi anarki dalam hubungan internasional adalah sesuatu yang terberi (given) dan merupakan kondisi alamiah dalam hubungan internasional (State of Nature). Tidak ada otoritas moral yang superior, yang bisa menahan sebuah bangsa untuk dapat bertindak keras terhadap bangsa lain. Sehingga, dengan kerangka berpikir ini, kehendak untuk berkuasa dari suatu negara menjadi sesuatu yang logis dalam hubungan antarbangsa.

Secara epistemologis, pemikiran realisme dapat dilacak pada pandangan Thucydides, Macchiavelli, Thomas Hobbes, atau Reinhold Niebuhr. Dalam studi-studi di dunia Timur, kita akan mendapatkan, misalnya, Ibn Khaldun. Pada kuliah ini, kita akan menyebutnya dengan istilah skeptisisme moral. Thucydides menjadi pandangan paling klasik dari realisme, yang memandang Hubungan Internasional sebagai sesuatu yang anarki. Thucydides mendasarkan pandangannya pada fear; ketakutan sebagai unsur pembentuk kekuasaan. Konsekuensinya, dalam studi Thucydides tentang sejarah perang Peloponnesian atau The Melian Dialogue, adalah perang.

Hobbes menambahkan dengan konsepnya tentang state of nature; penolakan terhadap moralitas sebagai alat untuk mengatur hubungan antar-manusia (in IR context: inter-state relations). Kondisi “tanpa-moralitas” adalah state of nature dari kehidupan manusia. Moralitas bukan sesuatu yang given, melainkan  resultante dari interaksi kehidupan manusia secara kolektif (Ibnu Khaldun menyebutnya: ashabiyah).

Pandangan ini kemudian mempengaruhi banyak sekali pandangan pemikir Hubungan Internasional terkemuka. Realisme tampil sebagai perspektif yang mainstream dalam perdebatan pertama Hubungan Internasional. Dalam pandangan realisme, cara untuk mendapatkan perdamaian bukanlah dengan mengedepankan moralitas yang universal, melainkan dengan melakukan keseimbangan kekuasaan (balance of power) –satu kekuasaan besar harus “ditandingi” oleh kekuasaan besar lainnya untuk menjaga perdamaian dunia.

Asumsi inilah yang, secara sadar atau tidak, muncul pada struktur Dewan Keamanan PBB saat ini.

Realisme kemudian tampil dalam berbagai varian. Antonio Negri dan Michael Hardt yang menulis trilogi Empire-Multitude-Commonwealth dapat disebut sebagai pemikir yang menggunakan realisme untuk menggambarkan perkembangan kapitalisme global paling mutakhir. Ia melihat perkembangan politik internasional sebagai pengejawantahan kekuasaan Amerika Serikat dalam pembentukan World Order (Negri dan Hardt, 2000).

Namun, berbeda dengan pandangan realis klasik, Negri dan Hardt tidak melihat kekuasaan (power) secara fisik dalam bentuk ekspansi militer an sich, tetapi juga memanfaatkan seluruh jejaring yang sifatnya virtual, teknologis, dan memanfaatkan potensi-potensi multitude yang ada. Ia melihat kekuasaan dalam konteks perkembangan kapitalisme global kontemporer yang tidak hanya bertumpu pada kerja-kerja material, tetapi juga kerja immaterial. 

Dua Tesis

Asumsi dan perkembangan di atas perlu dilacak basis epistemologisnya. Apa saja tesis-tesis yang mendasari skeptisisme moral ini?  Teori politik internasional mencoba untuk menariknya secara normatif pada perdebatan tentang ‘moral’. Realisme tidak muncul dari saja, ditarik dari ruang kosong. Gagasan-gagasan tentang ‘anarki’, misalnya, dilahirkan oleh pendapat yang skeptis dengan peran moral dalam mengatur hubungan antarbangsa.

Atau, dengan kata lain, ‘moral’ bukanlah sesuatu yang bisa dipercaya untuk mendeterminasi perilaku ‘negara’ (sebagai aktor sentral dalam Hubungan Internasional). Pendapat inilah yang disebut dengan ‘skeptisisme moral -sesuatu yang menjadi fondasi normatif utama kaum realis dalam menyusun pandangan dunianya.

Mari kita diskusikan secara lebih jauh. Richard R. Beitz (1978) memusatkan perhatian pada masalah normatif ini. Ia menyatakan bahwa skeptisisme moral diletakkan di atas 2 fondasi besar: (1) international skepticism; dan (2) hobbesian state of nature. Kedua fondasi ini melahirkan beberapa tesis turunan: International Relations sebagai State of Nature atau Impossibility of international morality atau state morality. Mari kita kupas satu per satu.

Pertama, skepticism of the realist. Pandangan pertama, skeptisisme moral berarti bahwa hubungan internasional, secara realis, skeptis terhadap basis moralitas. Moralitas bukanlah basis dari tindakan dalam relasi antar-negara. Tidak ada prinsip moral yang universal dalam world order (Beitz, 1978). Artinya, manusia tidak bisa dimotivasi oleh pertimbangan-pertimbangan moral dalam melakukan aktivitasnya. Moralitas, seperti dipetakan oleh Beitz, sangat bersifat subjektif dan tidak berguna untuk mengatasi klaim-klaim yang bersifat konfliktual dalam hubungan internasional.

Oleh karena moralitas itu bersifat subjektif dan tidak ada yang universal, maka moralitas juga tidak bisa digunakan untuk menjustifikasi praktik politik luar negeri tertentu. Dengan mengacu pada argumen Morgenthau (1956), Beitz menyatakan bahwa logika international skepticism mengimplikasikan tesis bahwa national  interest-lah yang menjadi guiding action bagi Negara. Dengan demikian, international skepticism sampai pada sebuah kesimpulan: hubungan internasional adalah hubungan yang berbasis pada kekuatan (power) dari individual negara.

Source dari power politics dalam hubungan internasional, berdasarkan argumen international skepticisim ini, adalah cultural relativism. Moralitas bersifat subjektif, dan secara kultural bersifat relatif. Artinya, tidak ada alasan superioritas moral dari satu Negara ke Negara lain. Hal ini dimungkinkan karena secara radikal masing-masing budaya (cultures) berbeda dalam mendefinisikan moralitas, sehingga tidak ada alasan bagi seseorang untuk mengklaim atau menjustifikasi bahwa konsepsinya secara moral benar (Beitz, 1978). Dengan relativisme kultural ini, moralitas dijadikan subjektif dan kebenaran, sebagaimana dipahami kaum realis, adalah kekuatan itu sendiri .

Kedua, Hobbesian state of nature. Konsepsi ini melihat bahwa tidak ada otoritas moral yang bisa menyebabkan dunia damai secara sendirinya. Dalam konsepsi state of nature, semua subjek dalam Hubungan Internasional saling mencapai kepentingan masing-masing tanpa adanya satu kekuatan tunggal yang dapat memaksa adanya aturan kerjasama (Beitz, 1978). Artinya, kondisi Hubungan Internasional adalah kondisi anarki, dan inilah sesuatu yang given dalam perspektif Hobbesian.

State of nature mengimplikasikan argumen bahwa moralitas tidak efektif dalam mengatur tata pergaulan internasional. Moralitas hanya pengejawantahan dari kepentingan jangka-panjang dari subjek-subjek yang punya kepentingan. Variabel yang mesti dilihat adalah basis kekuatannya. Hal ini terjadi karena state of nature, sebagaimana disimpulkan oleh Beitz (1978), adalah state of war. Oleh sebab itu, moralitas tidak bisa dijadikan variabel dalam mengukur aturan-aturan dalam politik internasional. Order is determined by Power.

Dua tesis ini menunjukkan satu hal: skeptisisme moral tidak percaya pada moralitas. Bagi mereka, moralitas hanya kedok dari kepentingan antar-negara. Moralitas (mungkin) matters pada level individual -seperti diklaim Niebuhr- tetapi tidak pada level negara. Sebab, awal mula negara adalah kondisi anarki-tanpa aturan, tanpa superioritas moral. Inilah the state of nature.Dengan melihat politik internasional sebagai ruang kosong, negara (representasi individu) berinteraksi dengan negara lain atas dasar kepentingan -bagaimana ia bisa survive dalam rimba politik internasional.

Moral dan Perang

Inilah yang kemudian dijelaskan oleh Kenneth Waltz sebagai penyebab perang: sebuah perang bisa terjadi karena semata tidak ada yang bisa menghentikannya (war occurs because nothing can prevent them). Dengan skeptisisme moral, hal ini bisa kita jelaskan: ‘natur’ dari sebuah negara adalah mempertahankan eksistensinya dan hidup dalam belantara politik internasional. Untuk hidup dan bertahan, memperluas pengaruh dan kekuatan menjadi tak terhindarkan. Realisme ‘memperhalusnya’ menjadi ‘kepentingan nasional’.

Moral menjadi ‘relatif’. Percakapan antara orang-orang Athena dan Melos (yang dicatat oleh sejarawan Yunani Thucydides) menjadi menarik untuk disimak: Bagi orang-orang Athena, yang disebut moralitas adalah apa yang ada di dunia, apa yang ada sebelum kita hidup, apa yang diciptakan para dewa. Adalah wajar jika manusia hidup dengan memperluas kekuatannya, karena itulah yang ditinggalkan kepada manusia di bumi.

Sehingga, berdasar cara pandang ini, kita bisa mengatakan: mengatur/menguasai orang lain adalah konsekuensi logis -semata karena inilah apa yang ada di bumi dan secara alamiah, kita melakukannya.

Pada titik ini, ada sedikit kesamaan dengan Foucault: kekuasaan mesti dipahami sebagai kekuatan yang saling bersilangan dalam setiap relasi yang imanen di mana seorang subjek beroperasi dan mengorganisasi diri (Foucault, 1990).Dan dengan demikian, dalam kesimpulan Foucault, dimensi moralitas juga punya dimensi kekuasaan di dalamnya (Sheridan, 1981).Artinya setipe: moralitas, sejatinya, tak lain adalah instrumen kekuasaan juga.

Hal inilah yang kemudian dipahami sebagai biopolitics, dimana moralitas menjadi alat untuk mendisiplinkan dan mengatur (govern) tubuh dari seorang subjek (Foucault, 1990). 

Pada intinya, tesis tentang skeptisisme moral di atas membawa kita pada satu pertanyaan: jika moralitas dianggap sebagai sesuatu yang subjektif, bagaimana dengan hukum internasional yang sudah di-institusionalisasi oleh negara-negara (sebagai subjek utama dalam Hubungan Internasional) untuk mengatur tata politik internasional?

Disukai atau tidak, skeptisisme moral telah menjadi variabel penting dalam debat-debat Hubungan Internasional. Secara normatif, ia punya konsekuensi yang cukup besar pada tindakan manusia dan secara teoretis, ia menjadi kunci untuk memahami argumen-argumen kaum realis. Dari persilangan jalan ini, pendekatan kedua –negara, otonomi, dan hukm internasional— akan menjadi bahan yang menarik untuk diperbincangkan.

Bahan Bacaan

Alan Sheridan, 1981, Michael Foucault: The Will to Truth, London: Routledge.

Antonio Negri dan Michael Hardt, 2000, Empire, London: Verso.

Charles R. Beitz, 1978, Political Theory and International Relations, New Jersey: Princeton University Press.

Hans J. Morgenthau, 1956. Politics Among Nations: Struggle for Power and Peace, New York: Alfred A. Knopf, second edition, revised.

Martin Wight, 2005, Four Seminal Thinkers in International Theory: Macchiaveli, Grotius, Kant, Mazzini,edited by Gabriele Wight and BryanPorter, New York: Oxford University Press.

Michael Foucault, The History of Sexuality: An Introduction, New York: Vintage Books, 1990 (trans. Robert Hurley).

Thucydides, The History of Peloponnesian War, translated by Richard Crawley.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s