Tamjid dan Hidayat

Ini semacam peringatan bagi urang banjar yang mau jadi pemimpin tahun 2014 -entah Hubnur, Bupati, Caleg, Pambakal, atau Ketua RT sekalipun.

Dalam sejarahnya, Kesultanan Banjar punya dua raja terakhir: Tamjidillah dan Hidayatullah. Keduanya adalah putera dari Sultan Adam, raja Banjar yang terkenal dengan Undang-Undangnya. Penelitian Ita Syamtasiah Ahyat mencatat: Tamjid sebetulnya adalah putera selir. Ia bukanlah orang yang ditakdirkan jadi Raja Banjar. Pertama, karena ia bukanlah putera permaisuri (yang lazim jadi raja). Kedua, karena wasiat dari Sultan Adam sama sekali tidak menunjuk dirinya jadi raja; yang ditunjuk justru adalah cucunya, putera dari Sultan Muda Abdurrahman, yaitu Pangeran Hidayatullah.

Singkat cerita, Sultan Adam meninggal dan, sebagaimana beberapa kali terjadi, menyisakan perdebatan mengenai siapa yang seharusnya menjadi raja.

Pangeran Tamjid, menurut kabar, dekat dengan Belanda. Keberadaan Belanda di tanah Banjar memang sudah sejak lama. Mereka berdagang lada (penghasilan utama Kerajaan Banjar) dan baru-baru ini, membuka pertambangan batubara pertama di Pengaron, tidak terlalu jauh dari Keraton di Kayutangi. Ya, Batubara pertama kali adalah komoditas dagang Belanda -lambat laun ia kemudian berubah pula jadi komoditas politik oleh Belanda.

Belanda memang sudah menapakkan kaki sejak lama. Mereka mendudukkan residen di Banjarmasin, salah satu kota dagang utama di Kalimantan Selatan. Banjarmasin memang kota yang cukup besar sebagai Kota Dagang, namun tidak terlalu jauh dari ibukota Kesultanan Banjar di Kayutangi.

Banyak versi tentang Pangeran Tamjid. Ada yang mengatakan ia dekat dengan Belanda dan menjadi salah satu alat untuk mengusahakan lobi-lobi Belanda di Kayutangi. Ada pula yang mengatakan itu semata karena perilakunya yang hedonis, membuat Belanda semakin mudah menguasainya. Tapi satu hal sudah jelas: setelah Sultan Adam meninggal, Pangeran Tamjid punya kepentingan yang besar di Keraton.

Kompetitor utamanya adalah Pangeran Hidayat. Ia putera Sultan Adam yang disembunyikan, begitulah cerita Ita Syamtasiah Ahyat yang dikutip dari sejarawan Idwar Saleh. Pangeran Hidayat tumbuh dan besar di kampung dan dekat dengan ulama-ulama di Dalam Pagar. Wajar jika kemudian Hidayat mendapat dukungan besar dari alim ulama ketika ia datang ke Keraton di Kayutangi sebagai putera mahkota. Hal yang jelas memecah dukungan elit-elit istana.

Intrik terjadi. Pangeran Tamjid didukung oleh Belanda dan Pangeran Hidayat didukung oleh alim ulama dan sebagian kerabat Keraton. Belanda campur tangan. Melalui lobi-lobi, muncul kesepakatan: Pangeran Tamjid menjadi Sultan dan Pangeran Hidayat menjadi Mangkubumi.

Semakin hari, semakin terlihatlah apa maksud dan tujuan orang-orang Belanda untuk menguasai Keraton di Kayutangi: tanah, lada, dan tambang. Tiga hal tersebut adalah faktor produksi yang jadi komoditas perdagangan penting di era Merkantilis. Secara hukum, Kesultanan-lah yang menguasai tanah-tanah di seantero Kerajaan Banjar (yang konon terbentang hingga Kotawaringin di Kalimantan Tengah). Belanda punya kepentingan untuk menguasai tanah guna memperluas eksplorasi tambangnya.

Belanda sudah membuka untuk kali pertama pertambangan di Kalimantan Selatan pada masa Sultan Adam. Tambang itu diberi nama Oranje Nassau, terletak di Pengaron. Kepentingan Belanda adalah mendapatkan konsesi agar bisa menguasai tanah itu tanpa harus dibayang-bayangi oleh Keraton. Di sisi lain, Belanda juga berkepentingan dengan perdagangan lada, yang sudah sejak lama jadi komoditas dagangnya.

Hal ini kemudian terjadi pada tahun 1856 (seabad sebelum berdirinya Provinsi Kalimantan Selatan). Pangeran Hidayat, atas tekanan Belanda, menandatangani konsesi pertambangan di Pengaron dan daerah lain yang sedang ditambang. Hal tersebut punya banyak konsekuensi. Membuka tambang batubara sangat jauh berbeda dengan menanam lada. Jika menanam lada bisa dilakukan sendiri oleh rakyat (walaupun mereka harus memberikan upeti kepada Kesultanan), membuka tambang berarti membebaskan tanah-tanah lungguh dan membuka lapangan kerja bagi rakyat untuk mau diupah di pertambangan.

Dari sana, lahirlah politik upah murah: Belanda membutuhkan rakyat untuk bekerja di pertambangan dengan upah yang hanya cukup untuk mereka bertahan hidup.

Jika dilihat secara Marxis, kita bisa mengambil kesimpulan: Bermainnya Belanda di tengah politik Banjar pada masa itu sangat bertalian dengan konsolidasi kapitalisme di Kalimantan Selatan. Belanda sadar bahwa penghalang mereka untuk menanamkan modal di usaha pertambangan adalah dikuasainya tanah oleh pihak Keraton, dan semakin berkembang pertambangan, maka Keraton harus semakin diminimalisir pengaruhnya.

Hal inilah yang tidak disukai oleh Pangeran Hidayat. Meskipun pada awalnya ia melarang rakyat yang bekerja di wilayah pertambangan untuk melawan, lama-lama ia tidak tahan juga. Ia mulai lambat-laun memobilisasi kekuatan. Di lain pihak, Sultan terlalu erat dengan Belanda. Ia, menurut cerita orang-orang tua dulu, sering sekali datang ke Banjarmasin dan berdansa dengan orang-orang kulit putih. Kondisi yang semakin melancarkan jalan bagi orang-orang Belanda untuk mengonsolidasikan modalnya di tanah Banjar.

Singkat cerita, tahun 1859, pecahlah pemberontakan. Pangeran Antasari, masih kerabat Keraton, bersama dengan Pembakal Ali Akbar dan orang-orang kepercayaan Pangeran Hidayatullah menyerang tambang Belanda Oranje Nassau di Pengaron. Sikap ini jelas memercikkan api perlawanan. Belanda, tanpa tedeng aling-aling lagi, memakzulkan Sultan Tamjidillah dan membuangnya ke Pulau Jawa. Berkobarlah Perang Banjar.

Perang tersebut memang tak imbang. Belanda akhirnya bisa menguasai tanah Banjar di awal abad ke-20. Langkah Belanda bisa diduga: mereka membuka usaha pertambangan lain (salah satunya di Kotabaru) dan residen bercokol sebagai penguasa di Banjarmasin.

Perang Banjar mungkin sudah berlangsung lebih seabad silam. Belanda mungkin sudah tak ada lagi. Sultan Tamjidillah dan Sultan Hidayatullah sudah meninggal dunia. Tapi pola-pola yang tak jauh berbeda kembali terulang.

Orang-Orang Belanda yang membuka pertambangan kini digantikan oleh perusahaan dan haji-haji yang berusaha di lapangan yang sama. Eksploitasi sumber daya alam dan manusia kembali berulang, bahkan kini semakin parah dengan kerusakan alam yang luar biasa. Pemerintah daerah menjadi apa yang disebut oleh Marx dan Engels,Komite Eksekutif Kaum Borjuis. Intelektual apatis, bahkan (kata seorang rekan) cenderung menopang struktur kekuasaan yang ada -kendati mungkin tak semua seperti itu.

Kini, sudah menjelang tahun 2014. Banyak politisi yang ingin jadi pemimpin -ada yang gelarnya haji, ustadz, habib, pedagang, dosen, dll. Tapi, siapapun mereka, tak peduli seberapa bungasnya, para politisi itu punya dua pilihan yang sudah jelas: mau menjadi Tamjid atau Hidayat. Jika para calon legislatif dan eksekutif kita hanya tunduk di bawah pemilik modal, membangun tanpa RTRW dan pertimbangan kerakyatan yang jelas, mereka tak ubahnya Belanda-Belanda yang dulu menjajah negeri ini.

Dan mungkin kita sudah punya peribahasa untuk orang-orang semacam itu: seperti mambawa bala ka rumah…

Untuk sepupu dan kawan yang jadi caleg.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s